Pengendalian Tanpa Eksekusi (2)

Rekayasa pembenahan birokrasi dewasa ini dihadapkan pada tantangan baru. Tak lagi sekedar mengambil pilihan menemukan best practices (praktek terbaik) dan pembelajaran dari beberapa unit terbatas sebagai piloting project, jajaran strategis pemerintah pada semua lini ditantang untuk secara gradual mulai mendorong perubahan dengan jangkauan yang lebih luas. Memastikan semua rangkaian sistem berjalan efektif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pelayanan publik.  

TERUS TERANG, SAYA TERMASUK yang belum beruntung menemukan argumen teknis untuk menjelaskan fakta realisasi proyek pembangunan gedung RSUP NTB Dasan Cermen sampai akhir tempo tidak mencapai 25 persen, tahun lalu. Penjelasannya saya duga menjangkau sisi lain, yaitu sejauhmana proses e-procurement  dilaksanakan secara memadai untuk memperoleh penyedia barang jasa yang tepat.  Hal ini diperkuat oleh fakta-fakta seturut yang berhasil dihimpun. Penyedia pemenang lelang ternyata tidak memiliki bank garansi, rekening banknya diblokir, dan saat itu telah berbulan-bulan menunda kewajibannya melunasi hutang pada sejumlah pemasok material dan tenaga bagi pengerjaan proyek.

Kesimpulan sementara saya, proyek itu gagal karena penyedia yang dipilih dalam pelaksanaan lelang itu tidak bonafid. Tidak memiliki sumber pembiayaan untuk mengerjakan proyek, walau telah mendapat kemudahan memperoleh uang muka dari pemerintah. Sebuah kesimpulan yang bagi saya pribadi ingin saya tolak sekuat-kuatnya karena pada dasarnya yang sedang dipertanyakan adalah integritas pelaksanaan pengadaan  di lingkup Pemprov NTB.

Pengendalian Tanpa Eksekusi (1)

Mengulang-ulang penjelasan yang sama bisa diterjemahkan publik sekedar sebagai apologi,  sementara business process berjalan sebagaimana biasanya. Sejauh dipahami,  publik awam tak membutuhkan berbagai alasan teknis terkait SDM ataupun sistem yang belum normal. Yang diharapkan adalah percepatan atau paling minimal publik memperoleh gambaran bahwa pemerintah sedang bekerja menyelesaikan masalah, alih-alih melulu bicara masalah dan alasan penundaan. 

 

TAHUN 2014 LALU Pemerintah Provinsi NTB mengagendakan pengendalian dan penyerapan anggaran lebih efektif. Tapi paradoks menyertai karena SiLPA  tahun itu mencatat angka prestisius, penyerapan anggaran sangat rendah, dan ada beberapa proyek besar tidak rampung sampai batas tempo, termasuk dua gedung di komplek RSUP (baru). Seperti biasanya, pimpinan daerah mengekspresikan keprihatinannya atas kinerja birokrasi. Pejabat-pejabat penting lantas memberi penjelasan yang cenderung mengulang-ulang alasan  tahun lalu. Saat pengendalian anggaran dilaksanakan setengah hati maka kendali cuma berjalan setengah-setengah, dan tindakan-tindakan substansial tak segera dijalankan. Menimbang bahwa pasti sungguh patut disayangkan jikalau peristiwa serupa kembali terulang tahun ini, penting menekankan sejumlah faktor yang diduga ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan APBD dan penyerapan anggaran daerah.

APRESIASI DARI KOMISI INFORMASI

2 DecKI Provinsi NTB @KI_NTB
KI NTB memberikan penghargaan kpd Lembaga yg Proaktif dlm Keterbukaan Informasi yaitu FITRA NTB @KIPusat @seknasfitra @ErvynDR

Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan kepada FITRA NTB sebagai Lembaga yang Pro-Aktif dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014.


Please visit : 
http://www.suarantb.com/2014/12/03/wilayah/Mataram/detil4.html
http://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-ntb-anugerahkan-peringkat-badan-publik-dalam-empat-kategori

http://bimakota.sip-ppid.net/index.php/news/read/2015/02/24/1/anugrah-keterbukaan-informasi-publik-tahun-2014-provinsi-ntb.html
http://fitrantb.blogspot.com/2014/12/fitra-ntb-raih-pengargaan-dari-komisi.html

Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 sampai dengan Triwulan III September 2014

(Kajian Serapan Anggaran)

Data updated:  Posisi 30 Sept 2014

Pengantar

Total Belanja APBD NTB TA. 2014 adalah senilai Rp. 2,897 Triliun (Rp. 2.897.422.574.129), terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1,199 Triliun (Rp. 1.199.217.315.289) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 1,698 Triliun (Rp. 1.698.205.258.840).

Sampai dengan Triwulan III, realisasi penyerapan anggaran  mencapai 54,94 % atau setara dengan Rp. 1,592 Trilyun. Sehingga masih tersisa anggaran yang harus direalisasikan selama 3 bulan sisa waktu (2,5 bulan effektif) senilai Rp. 1,305 Trilyun.

Sementara itu jumlah SKPD di lingkup Pemprov NTB Tahun 2014 ini adalah sebanyak 44 SKPD.

Analisis didasarkan pada data progress Kegiatan APBD NTB yang dilansir oleh Pemprov NTB (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id click TV Monitor TEPPA)

I.                    Progress Realisasi Keuangan dan Fisik s.d Triwulan III

Deviasi (selisih) atau kesenjangan  antara target dan realisasi tahun ini sangat besar. Secara umum, realisasi keuangan dan fisik  sampai dengan Triwulan III ini belum sesuai target yang direncanakan. Pada triwulan III, rencana keuangan 71% namun realisasi yang berhasil dicapai baru 54,94% (selisih: 16,06 %). Demikian pula untuk fisik, rencana 80% namun baru terealisasi 54,47% (selisih: 25,53%).

Progress ini jika ditinjau untuk trend sepanjang tahun berjalan, sebenarnya merupakan pengulangan dari dua triwulan sebelumnya. Bahkan semakin mendekati akhir tahun, kesenjangan antara target dan realisasi semakin besar.

POTRET DPRD NTB PERIODE 2014-2019 (Ringkasan)

Ervyn Kaffah (01 September 2014)

SUMMARY:

21 orang Anggota DPRD NTB  Lama terpilih kembali

17 orang Politisi Naik Karir dari DPRD kab/Kota

39 orang Sudah berpengalaman menjadi Anggota DPRD Kab/Kota/Prov/DPR

Komposisi Anggota DPRD Lama relatif lebih banyak daripada yang Baru 39:26 orang (60% : 40 %)

Tingkat Pendidikan mayoritas S1 dan S2 (90%), SMA/Diploma (10%).

Anggota DPRD NTB didominasi oleh laki-laki (90,77%)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pandangan dan Harapan bagi Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi

Naskah Pembicaraan, disampaikan  dalam acara Launching Gerakan Reformasi Birokrasi,   serangkaian Pekan Reformasi Birokrasi Kota Mataram, 30 Januari 2015. 

Hadirin peserta Pekan Reformasi Birokrasi yang berbahagia,

Untuk memulai pembicaraan, izinkan saya mengungkapkan hal ini. Mungkin Anda juga sudah menyadarinya. Apa yang disebut dengan Reformasi Birokrasi (RB) ini cukup berat untuk dipahami, cukup rumit untuk diurai. Kata buku panduannya, reformasi birokrasi ini  ada 10 area, mulai dari aturan main, organisasi dan tatalaksana, sistem dan mekanisme, SDM, anggaran dlsb; merubah struktur dan mindset atau kultur birokrasi. Setelah itu, agar langkah RB ini jelas, maka disusunlah Road-map, peta jalan RB.

Karena itu, mungkin hal pertama yang paling penting untuk dilakukan adalah Menyederhanakan pemahaman tentang  RB itu sendiri.

KORUPSI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DI LOMBOK

Studi Kasus Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Kute Putri Nyale atau Kawasan Mandalika, Lombok Tengah.

Pengantar

Naskah berikut ini mencoba menguraikan gambaran korupsi di Nusa Tenggara Barat pada Era Orde Baru, khususnya di Pulau Lombok. Di dalamnya mengkaji postur korupsi yang terjadi dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Kute Putri Nyale   (juga dikenal sebagai Kawasan Mandalika), yang saat itu berada dibawah pengelolaan perusahaan managemen PT. LTDC. Pendek cerita, pola pengelolaan pariwisata saat itu menyebabkan lahan strategis kawasan wisata ini menjadi agunan bank oleh pengusaha PT. Rajawali  guna memperoleh kredit sindikasi perbankan. Saat kredit pengusaha macet, masuk dalam pengawasan BPPN, lahan kemudian dikonversi dengan hutang pengusaha. Apa boleh buat, dana bank telah terkuras, sementara pengembangan kepariwisataan terbengkalai.  Lahan kemudian berada dalam penguasaan pemerintah pusat.

Belakangan ini, Presiden  Joko Widodo  menyatakan tertarik mengembangkan kawasan wisata Mandalika. Bahkan akan dikucurkan dana sebesar Rp. 1,8 Trilyun untuk modal awal pengembangan kawasan ini (Posisi Mei 2015).  Sebelumnya, pengelolaan kawasan ini telah diserahkan kepada PT. BTDC (Bali Tourism Development Corporation). BTDC sendiri, konon situasinya sedang megap-megap, karena memiliki kewajiban hutang sekitar Rp. 1,5 Trilyun.

Naskah ini merupakan bagian dari naskah lebih lengkap yang saya susun sebelumnya, berjudul ”POLITIK KORUPSI DI NUSA TENGGARA BARAT”,  mengupas mengenai postur korupsi di NTB sejak Era Orde Baru, Era Reformasi sampai masa-masa awal ketika Era Otonomi Daerah mulai berjalan. Naskah lengkap  dapat dibaca dalam buku: FIQH KORUPSI; Amanah vs Kekuasaan. Ervyn Kaffah & Moh. Asyiq Amrulloh (Eds.), SOMASI NTB, 2013.

Kondisi Jalan dan Orientasi Kebijakan Infrastruktur Jalan di Nusa Tenggara Barat (2)

Kinerja Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan  Gubernur TGH Zainul Majdi hari ini mewarisi kondisi jalan yang buruk. Kondisi jalan di NTB ini memang bisa disebut warisan yang tak kunjung mendapatkan penanganan memadai.

Jika direview kembali hingga ke era-era sebelumnya,  pada awal pemerintahannya Gubernur Harun Alrasyid (1999-2003) mendapatkan warisan kondisi jalan provinsi dengan tingkat kemantapan relative bagus sebesar 87 persen. Ia bercita-cita untuk meningkatkan kondisi jalan di NTB dengan angka prestisius hingga 94 persen. Namun masalah nampaknya cukup banyak menghadang, pada akhir pemerintahan Harun fakta menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan malah turun ke titik 74 persen.  Wajar jika pada era pemerintahan Gubernur Lalu Serinata (2003-2008), peningkatan kualitas jalan ini pun menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah. Namun, apa mau dikata kondisi kemantapan jalan secara umum malah semakin menurun.  Pada akhir pemerintahan Serinata, tercatat kondisi kemantapan jalan di NTB hanya 44,25 persen. Kondisi inilah yang diwarisi pemerintahan Gubernur Majdi  sejak menjabat pada pertengahan 2008 silam. Review diatas memperlihatkan bahwa kerja menangani kondisi jalan NTB bukanlah pekerjaan mudah.

Ekonomi-Politik Pemerintahan Gubernur Majdi

Sejauhmana efektivitas pemerintahan Gubernur Majdi akan sangat ditentukan oleh berbagai factor. Dengan mengkapitalisasi faktor pendukung  dan sebaliknya meminimalisir faktor pelemah, Gubernur dapat lebih optimis menjalankan misi pemerintahannya. Beberapa factor yang akan dikemukakan pernah menjadi tema diskusi saat kunjungan silaturrahmi calon gubernur KH. M. Zainul Majdi ke Sekretariat SOMASI NTB menjelang perhelatan Pilgub NTB, dua tahun silam.

Cacing di Septic-tank Rezim

Aku hidup di bawah tiga rezim yang berbeda.

Rezim Lama, diasuh pejabat senior pendiri awal negara ini. Penghuni negara ini masih sedikit. Warga kami harus berebutan makanan.

Rezim Baru, dipimpin orang luar yang tiba-tiba datang dan suatu hari masuk mencoba WC. Bisnis berhasil. Makanan sudah tersedia di meja kolektif. Sungguh suatu kehidupan yang teratur, lucu juga, masak semua orang setiap hari be-ol nya sama?

Rezim terkini, lagi krisis global, berpengaruh juga ke kondisi kesejahteraan negara. Banyak yang kerja ke luar negeri, semakin jarang yang buang kotoran.

Selain makan kotoran rezim, kami juga belajar sesuatu.

Kemistisan awal harus dijaga. Karena waktu akan menyibakkan aurat maka tak perlu berpanjang hari. Toh, satu dasawarsa sudah cukup memutuskan urat malu.

Keteraturan itu banyak manfaatnya, baik untuk mengukuhkan otoritas  maupun untuk menjamin agenda yang dihajatkan bisa berjalan.

Anarkisme mungkin lebih pas untuk para penikmat estetis. Mereka yang lebih realistis, bahasa santun untuk pragmatis, sebaiknya memilih buat negara baru (dan WC baru tentunya). Bicara soal ketahanan, pertama kali  berdiskusilah dengan diri sendiri, baru kemudian berkomunikasi.

Dan mengenai keberlanjutan, seseorang memunculkan dilema: adakah hubungannya struktur dan pelayanan?

Tapi tuan, itu soal yang sangat penting bagi rezim dan tidak harus untuk kami. Tolonglah, jangan pernah melewatkan hari tanpa membuang kotoran.

Pejeruk, April 2011

APRESIASI

Tokoh Pilihan TEMPO 2011

SOMASI NTB: Melawan Korupsi dengan Bismillah
via: http://www.access-indo.or.id/pub/120102%20Melawan%20Korupsi%20dengan%20Bismillah.pdf

Kondisi Jalan dan Orientasi Kebijakan Infrastruktur Jalan di Nusa Tenggara Barat (1)

Salah satu factor terkait akses dan ketersediaan jalan adalah ketimpangan  yang cukup mencolok antara ketersediaan jalan di Pulau Lombok dengan Sumbawa. Jika di Pulau Lombok, setiap 1 kilometer persegi luas wilayahnya terdapat  0,66 kilometer ruas jalan, di Pulau Sumbawa untuk setiap 1 kilometer persegi hanya terdapat 0,28  kilometer ruas jalan. Meski demikian, mengingat jumlah penduduknya yang lebih sedikit, di Pulau Sumbawa  setiap 1000 jiwa terlayani oleh jalan sepanjang 3,66  kilometer, masih lebih baik dibanding di Pulau Lombok dimana setiap 1000 jiwa dilayani oleh 1,1 kilometer jalan. Ini berarti dari segi aksesibilitas, pelayanan di Lombok lebih baik, namun di Pulau Sumbawa aspek mobilitasnya lebih baik.

Kinerja Kejaksaan Daerah dalam Penanganan Korupsi

Integritas berarti melihat gambaran yang lebih besar, menemukan tujuan yang lebih besar

daripada diri Anda (Habitat for Humanity)

Komitmen terhadap keseluruhan (pemegang kepentingan) secara kolektif  (O.C. Tanner Company)

Tepat pada Hari Anti Korupsi Internasional, 9 Desember 2008 lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mempublikasikan telah menangani 16 kasus korupsi tahun itu, dan karenanya telah berhasil memenuhi standar kinerja yang ditetapkan  Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelesaikan lima kasus ke tahap penuntutan. Atas capaian tersebut, lembaga yang berkantor di Jalan Langko ini mendapat posisi dua terbaik se-Indonesia. Ironisnya, berbeda dengan keterangan Kejati NTB, SOMASI memberi nilai MERAH untuk kinerja Kejaksaan Tinggi NTB.[1]

Tulisan ini akan mengurai latar yang memunculkan dua penilaian yang berbeda terhadap kinerja kejaksaan tersebut, sekaligus membangun perspektif inovatif mengenai  indikator kinerja kejaksaan di tingkat daerah. Harapannya,  Kejati NTB dapat mengakomodir perspektif ini dalam kerjanya ke depan, termasuk dalam menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik.

Implementasi Kebebasan Pers di Lingkup Lokal dan Gagasan Strategi Mendorong Perbaikan

Pointer-pointer Pemikiran

Kecenderungan Terkini terkait Implementasi Kebebasan Pers di Lingkup Lokal

• Dari sisi pendekatan, jika dibandingkan antara  Market model (penawaran dan permintaan) vs Public-sphere model (tersedianya ruang publik). Market model lebih diminati oleh pengelola media.

Sintesa-sintesa untuk Gerakan Sosial Pemberantasan Korupsi

a workpaper

"Bila dikerangkakan untuk membangun sintesa yang akomodatif bagi keperluan  mengembangkan dan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil (gerakan sosial) antikorupsi, maka isu korupsi dalam aplikasinya dapat diturunkan dalam beberapa konteks tergantung pada tujuan yang ingin dicapai."

Mendekatkan Partisipasi dengan Warga Melalui Simpul Alternatif Partisipasi

Dari Berugaq sampai  Gerdu

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mereka  berpartisipasi dalam proses penyusunan  kebijakan publik, dan menjamin proses partisipasi yang lebih efektif bagi kepentingan masyarakat, maka perlu dikembangkan inovasi-inovasi baru  untuk meningkatkan kualitas partisipasi. 

Salah satu inovasi yang ingin dimajukan adalah bagaimana membangun partisipasi yang tidak berjarak dari kehidupan sosial masyarakat. Untuk melakukannya, perlu menemu-kenali locus-locus praktek sosial yang akrab dengan praktek kehidupan sosial  masyarakat yang dapat menjadi simpul/media alternatif untuk memperdalam kualitas partisipasi. Selain merupakan upaya untuk mendekatkan partisipasi dengan konteks sosial-budaya masyarakat, locus-locus praktek sosial ini juga diharapkan dapat menjadi arena transaksi baru bagi masyarakat terhadap pemerintah untuk menegosiasikan kepentingan-kepentingannya, yang sulit terakomodir melalui mekanisme partisipasi lainnya yang selama ini telah terbukti tidak efektif.

KIAT: MEDIA LIST & TIM MEDIA

Memaksimalkan Hubungan dengan Jurnalis/Media

Bagi Anda aktivis sosial kemasyarakatan yang ingin memaksimalkan hubungan organisasi Anda dengan jurnalis dan media massa. Dua modal awal ini layak untuk dipersiapkan dengan baik.

Media List

Amunisi  paling penting dalam berhubungan dengan media adalah Media List. Sebuah daftar yang memuat  nama dan kontak semua media yang ingin Anda hubungi untuk mempublikasikan isu atau berita Anda.

Kebebasan Pers & Agenda Demokratisasi

‘… kita ini  kan cuma ikan kecil di kolam besar’. Ucapan ini keluar dari seorang redaktur, ketika saya mempertanyakan  konsistensi pemberitaan koran-nya mengenai sebuah bank lokal.  Saya mencoba memaklumi  pilihannya, meski saya juga tahu salah seorang rekannya –entah dia tahu atau tidak-- telah berkunjung ke kantor pusat Bank untuk membicarakan kerjasama. ’Punya ”parang” tapi tak mampu menggunakannya dengan baik’,  Kalimat lugas seorang jurnalis mengomentari situasi itu.  Dia, jenis jurnalis yang jika ditanya sikapnya tentang posisi wartawan dalam perubahan sosial sering bilang begini:  karena kita makhluk sosial, sesibuk apa pun menjalani profesi kita, harus tetap menyediakan  waktu untuk mengurusi masalah orang banyak.

Jurnalis pastilah bukan sejenis tukang jagal nasib orang, tapi saya pun ingat petuah beberapa  jurnalis senior: menjadi jurnalis itu sebuah pilihan hidup, harus ada keterpanggilan terhadap profesi. Namun seperti juga apologi sang redaktur, ia hanyalah pemain kecil dalam struktur yang lebih besar, kehilangan kebebasannya dan kesetiaan terhadap profesi harus mengalah. Debat ini, meski menegaskan lanskap pandangan yang sama bahwa pers adalah institusi sosial, tapi  sekaligus mengeluarkan warga (people, citizen, demos) dari perbincangan. Meski sudah inward dan outward looking, diskusi hanya berpusar pada diri si wartawan dan struktur yang melingkupinya.

Pemberantasan Korupsi Tanpa Pemimpin

Robo mas faco obras.

(Ya, saya memang merampok, tapi pekerjaan umum terlaksana, kan?)

Bogor, 2003. Sesi sepekan kami sepanjang tiga hari pertama dimentori seorang profesor dari Rand Institute, sebuah lembaga yang dikenal punya hubungan dekat dengan CIA (Central Intelligence Agency), AS. Saya beruntung bisa hadir  karena sedang memimpin sebuah program antikorupsi  di NTB yang disokong The Asia Foundation, penyelenggara acara ini. Bonus tambahannya,  saya sekamar dengan Eko Prasetyo, pengelola penerbitan INSIST Jogya yang terkenal dengan seri buku “Orang Miskin Dilarang…”-nya, yang belakangan  mendirikan RESIST Book. Pertemuan itu bertajuk Efficiency and Integrity in Government : Diagnosing Problems and Creating Solutions.

Kesaksian

Pada suatu ketika

Bermula warisan

Dihela kesempatan

Melenggang lakon polesan

     Sedikit simbol laten  

tamparan lama

pembayangan baru

    

Monumen, monumen, monumen

Aku bersaksi

Daun-daun jeda merancak

Sayap-sayap enggan mengepak

Tangan-tangan tak kuasa mengepal

     Banyak kerumun

     portal-portal

     kotak-kotak

    

Nafsi, nafsi, nafsi

Sesungguhnya

Bibit tumbuh di lahan yang siap

Tibanya daun setelah berakar

:menjelma bunga bersama doa matahari

     dan rekayasa, dan momentum

    

Ide lahir dalam nyata dan khayal

Selami angin bersayap ego dan batin

:menjelang hakikat bersama renung bulan

     dan gaya, dan daya

Ideologi berseru sepanjang usia

Tangan terberi ’tuk kenali kaki

:mengada gerak bersama takbir bumi

     dan konstelasi, dan perubahan

Pejeruk-Pagesangan, Feb 2010