Kondisi Jalan dan Orientasi Kebijakan Infrastruktur Jalan di Nusa Tenggara Barat (2)

Kinerja Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan  Gubernur TGH Zainul Majdi hari ini mewarisi kondisi jalan yang buruk. Kondisi jalan di NTB ini memang bisa disebut warisan yang tak kunjung mendapatkan penanganan memadai.

Jika direview kembali hingga ke era-era sebelumnya,  pada awal pemerintahannya Gubernur Harun Alrasyid (1999-2003) mendapatkan warisan kondisi jalan provinsi dengan tingkat kemantapan relative bagus sebesar 87 persen. Ia bercita-cita untuk meningkatkan kondisi jalan di NTB dengan angka prestisius hingga 94 persen. Namun masalah nampaknya cukup banyak menghadang, pada akhir pemerintahan Harun fakta menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan malah turun ke titik 74 persen.  Wajar jika pada era pemerintahan Gubernur Lalu Serinata (2003-2008), peningkatan kualitas jalan ini pun menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah. Namun, apa mau dikata kondisi kemantapan jalan secara umum malah semakin menurun.  Pada akhir pemerintahan Serinata, tercatat kondisi kemantapan jalan di NTB hanya 44,25 persen. Kondisi inilah yang diwarisi pemerintahan Gubernur Majdi  sejak menjabat pada pertengahan 2008 silam. Review diatas memperlihatkan bahwa kerja menangani kondisi jalan NTB bukanlah pekerjaan mudah.

Provinsi Baru atau Memperbaiki Layanan? (1)

Adakah hubungannya struktur dan pelayanan?

(dari cerpen Cacing di Septic-tank Rezim)

Gagasan yang saya anjurkan sementara ini adalah mengembangkan cara berfikir alternative bagaimana mengkaji kembali struktur yang sekarang eksis, dan menatanya kembali (restrukturisasi) dengan orientasi baru untuk melayani warga. Alih-alih terjebak  dan larut dalam arus psikologi umum untuk memperluas struktur (pemerintahan) dan mengembangkan struktur baru namun dengan memelihara cara berfikir dan orientasi status quo: stabilitas dan mobilisasi.