Kondisi Jalan dan Orientasi Kebijakan Infrastruktur Jalan di Nusa Tenggara Barat (1)

Salah satu factor terkait akses dan ketersediaan jalan adalah ketimpangan  yang cukup mencolok antara ketersediaan jalan di Pulau Lombok dengan Sumbawa. Jika di Pulau Lombok, setiap 1 kilometer persegi luas wilayahnya terdapat  0,66 kilometer ruas jalan, di Pulau Sumbawa untuk setiap 1 kilometer persegi hanya terdapat 0,28  kilometer ruas jalan. Meski demikian, mengingat jumlah penduduknya yang lebih sedikit, di Pulau Sumbawa  setiap 1000 jiwa terlayani oleh jalan sepanjang 3,66  kilometer, masih lebih baik dibanding di Pulau Lombok dimana setiap 1000 jiwa dilayani oleh 1,1 kilometer jalan. Ini berarti dari segi aksesibilitas, pelayanan di Lombok lebih baik, namun di Pulau Sumbawa aspek mobilitasnya lebih baik.

PROVINSI  Nusa Tenggara Barat dengan luas 20 km2 lebih terdiri atas dua pulau besar, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan 280-an pulau kecil lainnya baik yang telah maupun belum berpenghuni.

Luas Pulau Sumbawa mencapai tiga kali lipat Lombok, namun dari segi jumlah penduduk Lombok didiami sekitar 70 persen  lebih dari total 4,4 juta jiwa penduduk NTB.  Sampai tahun 2010, secara administrative terdapat sepuluh  kabupaten/kota, terdiri dari dua kota dan delapan  kabupaten, dimana yang terluas adalah Kabupaten Sumbawa seluas 6.643,98 km2 dan tersempit adalah Kota Mataram dengan luas hanya 61,30 km2. Sementara jumlah penduduk terbesar adalah di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.080.237 jiwa dan terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 101.089 jiwa.

Meski belakangan ini  terjadi peningkatan drastic dalam pertumbuhan ekonomi dari 2,1 persen pada tahun 2008  menjadi 9 persen  pada tahun 2009, namun tingkat kemiskinan belum mengalami perubahan berarti. Tingkat kemiskinan mikro di NTB selama beberapa tahun terakhir berkisar diatas 20 persen dari jumlah penduduk. Satu tahun terakhir tingkat kemiskinan pada tahun 2008  sebesar 22,8 persen  turun sedikit menjadi hanya 21,6 persen pada tahun 2009. Sementara angka kemiskinan makro pada tahun 2009  diatas 45 persen atau hampir mendekati setengah dari 4,4 juta jiwa total jumlah penduduk. 

Sementara dari segi IPM, meski selama dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan (dari 64,1 dari tahun 2008 menjadi 64,7 di tahun 2009)  namun secara umum indicator-indikator yang ada masih di bawah rata-rata nasional. Di sector tenaga kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB selama beberapa tahun terakhir memang  masih di bawah rata-rata nasional, meski trend tahun 2009 menunjukkan adanya peningkatan. NTB juga punya masalah khas, karena sebagian besar (sekitar 75 persen) tenaga kerjanya bekerja di sector informal. Di sisi lain, nilai tukar petani selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Secara umum, selama ini perekonomian  NTB sebagian besar ditopang  oleh sector pertambangan khususnya di sub-sektor pertambangan non-migas sejalan dengan beroperasinya PT. NNT di Pulau Sumbawa. Meski demikian basis perekonomian NTB sebenarnya ada di sector pertanian tempat sebagian besar warga menggantungkan hidupnya. Pada tahun 2009, kontribusi sector pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 2,85 persen sementara sector pertanian hanya menyumbang 0,64 persen. Catatan khusus juga mesti diberikan untuk sector pertanian yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan dari sebelumnya  6 persen pada pada tahun 2008 menjadi hanya 2,5 persen (2009), padahal pada periode yang sama semua sector lainnya  mengalami   laju pertumbuhan positif.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kapasitas fiskal NTB sangatlah lemah. Secara umum tingkat ketergantungan anggaran kepada pusat masih sangat tinggi. Selama tiga tahun terakhir sumbangan dana perimbangan mencapai 60 persen dari total pendapatan Pemerintah Provinsi NTB, sementara di kabupaten/kota angka ini setiap tahunnya berkisar pada angka 80 persen tanpa ada tanda akan mengalami penurunan. Hal-hal tersebut diatas bagaimanapun akan sangat berpengaruh terhadap pilihan dan prioritas yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Khususnya, bagaimana perhatian pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur jalan baik terkait aspek aksesibilitas, mobilitas maupun kualitas pelayanan infrastruktur jalan.

Sementara itu, dari sisi pengguna jalan, jumlah kendaraan bermotor tercatat pada tahun 2009 sebanyak 775.863 unit atau meningkat 23,45 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 628.467 unit. Komposisi jumlah kendaraan bermotor terdiri dari  28.998 unit mobil penumpang, 12.576 unit bus, 26.043 unit mobil barang dan 708.246 unit sepeda motor.

Pada tahun yang sama, kecelakaan lalu lintas  tercatat terjadi sebanyak 762 kali,  dengan korban 432 orang meninggal dunia, 434 orang luka berat dan 702 orang luka ringan. Sementara jumlah kerugian materi akibat kecelakaan tersebut ditaksir mencapai Rp. 1,66 miliar.

Gambaran Umum Kondisi Jalan di NTB

Jalan nasional di wilayah Nusa Tenggara Barat sepanjang lebih kurang 600 km. Sementara jalan provinsi yang umumnya terdiri dari jalan kelas 2 dan kelas 3, memiliki panjang  sekitar 1800 km sebagian besar berada di Pulau Sumbawa dengan panjang 1,5 kali lebih daripada di Pulau Lombok. Sementara itu menurut data tahun 2008, panjang jalan kabupaten di seluruh wilayah NTB mencapai sekitar 4 ribu km.

Karena terdiri dari dua pulau besar, maka  jaringan jalan di Nusa Tenggara Barat dapat dibagi menjadi dua,  yakni jaringan jalan Pulau Lombok dan jaringan jalan Pulau Sumbawa.

Indikator standar pelayanan minimum jalan dapat dinilai dari dua aspek, yakni aspek kuantitas dan aspek kualitasnya. Jika aspek kuantitas ditinjau dari aksesibilitas dan mobilitasnya, maka aspek kualitas jalan dapat dinilai dari kondisi jalan yang ada, sejauhmana cukup dan tidak rusak, dalam hubungannya dengan pelayanan operasional jalan seperti tingkat kecepatan perjalanan dalam jarak tempuh tertentu dan keselamatan.

Secara kuantitas, pada tahun 2008, indeks aksesibilitas jalan di Provinsi NTB secara keseluruhan sudah mencapai 0,36, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang baru mencapai 0,23. Rinciannya, indeks aksesibilitas jalan nasional 0,03, jalan provinsi 0,09 dan jalan kabupaten/kota 0,24. Berbeda dengannya,  indeks mobilitas jalan di Provinsi NTB yang mencapai 1,71 masih di bawah rata-rata nasional sebesar 1,92. Hal ini dipengaruhi oleh masih kecilnya indeks mobilitas dari jalan nasional (0,14) dan jalan provinsi (0,43),  sementara indeks mobilitas jalan kabupaten relative sudah diatas rata-rata nasional. Sementara itu dari sisi panjang jalan, kecuali di Kota Mataram, indeks aksesibilitas panjang jalan keseluruhan (meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota) di tingkat kabupaten/kota sudah diatas standar pelayanan minimal (SPM). Sementara untuk indeks mobilitas, kecuali di Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram, seluruh kabupaten/kota sudah memenuhi SPM panjang jalan.

Lantas bagaimana dengan kondisi fisik  jalan? Pada tahun 2008, meskipun jalan nasional yang dalam kondisi baik  sudah lebih tinggi diatas rata-rata nasional (73 persen dibanding 50 persen), namun jalan berkategori mantap (yakni jalan berkondisi baik dan sedang) masih di bawah rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia, prosentase jalan mantap di provinsi NTB termasuk ke-2 terkecil setelah Papua. Sementara itu, jalan provinsi di wilayah NTB sepanjang 2004-2008 mengalami penurunan panjang jalan sekitar 27 km. Kondisi jalan provinsi yang dalam kondisi mantap masih stagnan pada kisaran 46 persen. Sementara itu dari aspek kondisi jalan sekitar 18 persen jaringan jalan di NTB tidak memenuhi lebar jalan standar, dan sekitar 29 persen belum memenuhi standar IRI (International Roughness Indexs).[1]

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi fisik jalan provinsi di wilayah NTB  selama dua tahun terakhir (2009-2010) akan dilakukan kajian khusus pada bagian berikut[2], sekaligus mencoba menguraikan kinerja pemerintah dalam menangani infrastruktur jalan dalam periode bersangkutan. 

Kondisi Jalan Provinsi di wilayah NTB

Dalam dua tahun terakhir terjadi perubahan panjang jalan provinsi sebagai akibat adanya ruas jalan yang mengalami perubahan status.  Jika pada tahun 2008 dan 2009 jalan provinsi memiliki panjang 1.842,33 km maka pada tahun 2010 jalan provinsi di wilayah NTB ditetapkan sepanjang 1.772,27 km.

Jika dinilai dari jenis bahan perkerasan/permukaannya, menurut kondisi terakhir tahun 2010 sebagian besar jalan provinsi  telah diaspal antara lain dengan bahan perkerasan hotmix dan lapisan penetrasi (lapen) sepanjang  1.346,08 km (75,95 persen). Sisanya masih berupa jalan kerikil dan tanah sepanjang 287,49 km (16,22 persen) dan jalan belum tembus sepanjang 138,20 km (7,80 persen).

Dibanding tahun 2009, secara umum panjang  jalan dengan permukaan lapen menurun 14 km lebih, kecenderungan yang sama nampak pada  jalan hotmix yang mengalami pengurangan sekitar 7 km.  Fakta lain yang cukup menarik adalah adanya penurunan drastic  pada panjang  jalan berpermukaan kerikil dari semula  sepanjang 185,17 km pada tahun 2009 menjadi hanya 131,84 km pada tahun 2010, atau berkurang  sekitar 53 km. Fakta ini harus dikembalikan pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah setahun terakhir dalam menangani permasalahan jalan di NTB.

TABEL 3.1. Jenis Bahan Perkerasan Permukaan Jalan Provinsi
Di wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun  2009-2010
	PANJ.	JENIS PERMUKAAN JALAN
TAHUN	EFEKT	HOTMIX	LAPEN	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
	( KM )	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)
2009	1,842.33	947.53	406.16	185.17	158.79	144.70
PROSENTASE		51.43	42.87	10.05	8.62	7.85
2010	1,772.27	955.13	391.45	131.84	155.65	138.20
PROSENTASE		53.89	22.09	7.44	8.78	7.80
Sumber : diolah dari data Seksi Perencanaan Jalan Dinas PU Provinsi NTB

Jika melihat data diatas, bisa jadi akan memunculkan perkiraan bahwa kondisi jalan provinsi di NTB sudah cukup bagus.  Namun setelah ditelisik lebih mendalam, perkiraan awal itu harus ditepis. Pasalnya, kondisi terakhir pada tahun 2010 menunjukkan bahwa dari total 1.346,08 km jalan diaspal,  jumlah jalan yang kondisinya relative baik (dalam kategori baik dan sedang) belum terlalu memuaskan karena baru mencapai 61,81 persen, sementara kondisi jalan aspal yang rusak ringan maupun rusak berat masih relative besar hingga hampir menyentuh angka 40 persen dari keseluruhan jalan yang telah diaspal.  

Sementara itu, meskipun hanya meliputi sekitar 16 persen dari total jalan provinsi, kecenderungan yang lebih mengenaskan terlihat pada jalan dengan  bahan permukaan kerikil dan jalan tanah karena dari  total 287,49 km seluruhnya dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Belum lagi jika melihat masih adanya jalan  belum tembus sepanjang 138,20 km (7,80 persen).

TABEL 3.2. Jenis Permukaan dan Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Di wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2010 JENIS KONDISI PERMUKAAN JENIS KONDISI PERMUKAAN JENIS Tahun Diaspal B S R R R B Krkl/Tanah B S R R R B Bl. Tbs (km) (km) (km) (km) (km) (km) (km) (km) (km) (km) (km) 2009       1,353.67 456.80 379.54 223.83 293.50 343.96 0.00 55.20 71.88 216.88 144.70 Prosentase 33.75 28.04 16.54 21.68 0.00 16.05 20.90 63.05 2010 1,346.58 467.53 364.51 246.09 268.45 287.49 0.00 0.00 20.60 266.89 138.20 Prosentase 34.73 27.08 18.28 19.94 0.00 0.00 7.17 92.83 Sumber: Diolah dari Data Seksi Perencanaan Jalan Dinas PU NTB

Masih buruknya kondisi jalan tersebut berdampak pada masih rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB. Meski telah ada perubahan status pada beberapa ruas jalan dan pemerintah daerah berupaya memperbaiki dan memelihara jalan yang ada, namun kondisi jalan yang ada belumlah mencapai ukuran yang ideal.

Sehingga wajar jika dalam setahun terakhir, tingkat kemantapan jalan provinsi di NTB belum juga ada perbaikan secara signifikan, dari semula  45,40 persen (2009) sekarang hanya naik sedikit menjadi 46,95 persen[3].

Kondisi jalan provinsi tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi jalan nasional yang ada di NTB. Selama dua tahun terakhir tingkat kemantapan jalan nasional berada diatas 70 persen, bahkan pada tahun 2010 mencapai hingga lebih dari 75%.

TABEL 3.3. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi dan Jalan Nasional  di Wilayah NTB
Tahun 2009-2010
			KONDISI				KONDISI
NO	RUAS JALAN	PANJANG	MANTAP	TDK MTP	KRITIS	BLM TBS	MANTAP
		(KM)	(KM	(KM)	(KM)	(KM)	(%)
TAHUN 2009
1	Nasional	599.63	434.32	90.55	74.76	-	72.43
2	Provinsi	1,842.33	836.34	572.53	288.76	144.70	45.40
	Jumlah	2,441.96	1,270.66	663.08	363.52	144.70
TAHUN 2010
1	Nasional	632.17	485.13	60.46	87.38	-	76.74
2	Provinsi (*)	1,842.33	853.31	572.15	235.02	144.70	46.32
	Jumlah	2,474.50	1,338.44	632.61	322.40	144.70
(*) angka panjang jalan dan kondisi jalan provinsi 2010  diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya
sumber: Dikutip  dari “Paparan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada  Rapat Kerja dengan DPRD Provinsi NTB, 2 April 2011”

Keseimbangan pulau

Salah satu factor terkait akses dan ketersediaan jalan adalah ketimpangan  yang cukup mencolok antara ketersediaan jalan di Pulau Lombok dengan Sumbawa. Jika di Pulau Lombok, setiap 1 kilometer persegi luas wilayahnya terdapat  0,66 kilometer ruas jalan, di Pulau Sumbawa untuk setiap 1 kilometer persegi hanya terdapat 0,28  kilometer ruas jalan. Meski demikian, mengingat jumlah penduduknya yang lebih sedikit, di Pulau Sumbawa  setiap 1000 jiwa terlayani oleh jalan sepanjang 3,66  kilometer, masih lebih baik dibanding di Pulau Lombok dimana setiap 1000 jiwa dilayani oleh 1,1 kilometer jalan.[4] Ini berarti dari segi aksesibilitas, pelayanan di Lombok lebih baik, namun di Pulau Sumbawa aspek mobilitasnya lebih baik.

Pada tahun 2010, panjang jalan di Pulau Sumbawa meliputi hampir 65 persen dari total jalan provinsi di NTB, sehingga jika di Lombok panjang jalan hanya 672,77 km maka di Pulau Sumbawa dengan panjang jalan 1.099,50 km mencapai lebih dari 1,5 kalinya.

Sementara dari sisi bahan perkerasan permukaan jalan, jika di Pulau Lombok jalan telah diaspal  hingga diatas 95 persen dari total seluruh jalan yang ada di pulau yang relative subur ini, maka di Pulau Sumbawa  jalan yang telah diaspal hanya mencapai sekitar 65 persen dari total keseluruhan. Karena panjang keseluruhan jalan di Pulau Sumbawa yang beriklim relative panas hampir dua kali lipat daripada di Lombok dan sepertiga bagian jalannya belum diaspal, maka kesenjangan antara kedua pulau ini menjadi sangat terasa, bahkan bila sekedar menyaksikannya dengan mata telanjang. Belum lagi jika mempertimbangkan kondisi riel jalan kabupaten yang ada.

TABEL 3.4. Bahan Perkerasan Permukaan Jalan Provinsi di Nusa Tenggara Barat
Berdasar Pulau Tahun 2009-2010
	PANJ.	JENIS PERMUKAAN JALAN
PULAU	EFEKT	HOTMIX	LAPEN	KERIKIL	TANAH	LAINNYA
	( KM )	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)
PULAU SUMBAWA
Tahun 2009	1,138.21	400.97	298.67	179.22	125.15	134.20
Prosentase		35.23	26.24	15.75	11.00
Tahun 2010	1,099.50	418.87	288.17	125.89	132.77	134.20
Prosentase		38.06	26.21	11.45	12.08
PULAU LOMBOK
Tahun 2009	704.12	546.56	107.47	5.95	33.64	10.50
Prosentase		77.62	15.26	0.85	4.78
Tahun 2010	672.77	536.66	103.28	5.95	22.88	4.00
Prosentase		79.77	15.35	0.88	3.40

Dari total jalan telah diaspal di Pulau Sumbawa sepanjang 706,64 km,  jalan yang relative bagus (kondisi sedang-baik) hanya sedikit diatas 50 persen, berbeda jauh dengan di Lombok yang kondisi jalan untuk kategori serupa telah menyentuh angka 75 persen. Demikian pula untuk jalan dengan permukaan kerikil-tanah yang di Pulau Sumbawa yang panjangnya sekitar sembilan kali lipat daripada di Lombok, umumnya dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat. Sementara untuk jalan belum tembus sepanjang 134,20 km selama dua tahun terakhir sama sekali belum ada penanganan.

TABEL 3.5. Jenis Permukaan dan Kondisi Permukaan Jalan Provinsi
Berdasar Pulau Di Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2010
	JENIS	KONDISI PERMUKAAN				JENIS	KONDISI PERMUKAAN				JENIS
PULAU	DIASPAL	B	S	R R	R B	KRK/TNH	B	S	R R	R B	BL. TBS
	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)	(KM)
PULAU SUMBAWA
Tahun 2009	699.64	153.57	195.24	129.41	221.42	304.37	0.00	55.20	71.88	177.29	134.20
Prosentase		21.95	27.91	18.50	31.65		0.00	18.14	23.62	58.25
Tahun 2010	706.64	159.71	204.14	148.15	194.64	258.66	0.00	0.00	20.60	238.06	134.20
Prosentase		22.60	28.89	20.97	27.54		0.00	0.00	7.96	92.04
PULAU LOMBOK
Tahun 2009	654.03	303.23	184.30	94.42	72.08	39.59	0.00	0.00	0.00	39.59	10.50
Prosentase		46.36	28.18	14.44	11.02		0.00	0.00	0.00	100.00
Tahun 2010	639.94	307.82	160.37	97.94	73.81	28.83	0.00	0.00	0.00	28.83	4.00
Prosentase		48.10	25.06	15.30	11.53		0.00	0.00	0.00	100.00
sumber : diolah dari data Seksi Perencanaan Dinas PU NTB

Kondisi-kondisi diatas menunjukkan belum adanya keseimbangan yang memadai terkait pelayanan infrastruktur jalan antar-kedua pulau besar di NTB. Sehingga salah satu orientasi yang mesti di bangun oleh pemerintah dalam kebijakannya ke depan adalah mengurangi kesenjangan yang terjadi antar-kedua pulau.

---

[1] Ihsan Haerudin, dkk.,  Kajian Belanja Publik Nusa Tenggara Barat Tahun 2010. Mataram: BAPPEDA NTB.  (laporan penelitian hasil kerjasama BAPPEDA NTB dengan Lembaga Penelitian Universitas Mataram/LEMLIT-UNRAM, ANTARA-AusAID dan World Bank).

[2] Kajian hanya dibatasi pada kondisi fisik jalan provinsi karena terbatasnya data untuk jalan kabupaten/kota.

[3] Tingkat kemantapan jalan ini diperoleh dengan perhitungan berdasarkan angka riel panjang jalan dan kondisi permukaan jalan terkini , namun jika menggunakan angka panjang jalan dan kondisi permukaan jalan lama dengan panjang jalan 1.842,33 km maka tingkat kemantapan jalan provinsi di wilayah NTB adalah sebesar 46,32 persen.

[4] RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 hal. 38