Strategis Sekaligus Politis, Bukan Teknis

Argumen Mengapa Wacana Merubah Target Capaian RPJMD NTB Harus Ditolak

Determinan utama untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan

 adalah pemerintahan yang baik (Koffi Anan, Sekjen PBB)

MENARIK mengikuti diskusi dua orang birokrat yang sama-sama bertugas di Bappeda, instansi yang tupoksinya menyusun perencanaan strategis Pemprov NTB, di Rubrik Opini Harian SUARA NTB. Jika Rosiady (6/12) menyebut ada “kesalahan rumus” terkait IPM, yang mengakibatkan NTB sulit ke posisi papan tengah nasional; Manggaukang Raba (9/12) telah mengulitinya secara lugas dan mengklaim adanya “kesalahan perencanaan” oleh Bappeda terkait RPJMD NTB. Saya tidak akan memfokuskannya, melainkan menajamkan implikasi yang mungkin terjadi atas diskusi itu, sekaligus memajukan perspektif yang berbeda khususnya terkait wacana  Kepala Bappeda, DR. Rosiady, belum lama ini, untuk merubah target RPJMD Provinsi NTB 2009-2013.

Provinsi Baru atau Memperbaiki Layanan? (1)

Adakah hubungannya struktur dan pelayanan?

(dari cerpen Cacing di Septic-tank Rezim)

Gagasan yang saya anjurkan sementara ini adalah mengembangkan cara berfikir alternative bagaimana mengkaji kembali struktur yang sekarang eksis, dan menatanya kembali (restrukturisasi) dengan orientasi baru untuk melayani warga. Alih-alih terjebak  dan larut dalam arus psikologi umum untuk memperluas struktur (pemerintahan) dan mengembangkan struktur baru namun dengan memelihara cara berfikir dan orientasi status quo: stabilitas dan mobilisasi.