APRESIASI

Tokoh Pilihan TEMPO 2011

SOMASI NTB: Melawan Korupsi dengan Bismillah
via: http://www.access-indo.or.id/pub/120102%20Melawan%20Korupsi%20dengan%20Bismillah.pdf

Kinerja Kejaksaan Daerah dalam Penanganan Korupsi

Integritas berarti melihat gambaran yang lebih besar, menemukan tujuan yang lebih besar

daripada diri Anda (Habitat for Humanity)

Komitmen terhadap keseluruhan (pemegang kepentingan) secara kolektif  (O.C. Tanner Company)

Tepat pada Hari Anti Korupsi Internasional, 9 Desember 2008 lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mempublikasikan telah menangani 16 kasus korupsi tahun itu, dan karenanya telah berhasil memenuhi standar kinerja yang ditetapkan  Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelesaikan lima kasus ke tahap penuntutan. Atas capaian tersebut, lembaga yang berkantor di Jalan Langko ini mendapat posisi dua terbaik se-Indonesia. Ironisnya, berbeda dengan keterangan Kejati NTB, SOMASI memberi nilai MERAH untuk kinerja Kejaksaan Tinggi NTB.[1]

Tulisan ini akan mengurai latar yang memunculkan dua penilaian yang berbeda terhadap kinerja kejaksaan tersebut, sekaligus membangun perspektif inovatif mengenai  indikator kinerja kejaksaan di tingkat daerah. Harapannya,  Kejati NTB dapat mengakomodir perspektif ini dalam kerjanya ke depan, termasuk dalam menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik.

Mendekatkan Partisipasi dengan Warga Melalui Simpul Alternatif Partisipasi

Dari Berugaq sampai  Gerdu

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mereka  berpartisipasi dalam proses penyusunan  kebijakan publik, dan menjamin proses partisipasi yang lebih efektif bagi kepentingan masyarakat, maka perlu dikembangkan inovasi-inovasi baru  untuk meningkatkan kualitas partisipasi. 

Salah satu inovasi yang ingin dimajukan adalah bagaimana membangun partisipasi yang tidak berjarak dari kehidupan sosial masyarakat. Untuk melakukannya, perlu menemu-kenali locus-locus praktek sosial yang akrab dengan praktek kehidupan sosial  masyarakat yang dapat menjadi simpul/media alternatif untuk memperdalam kualitas partisipasi. Selain merupakan upaya untuk mendekatkan partisipasi dengan konteks sosial-budaya masyarakat, locus-locus praktek sosial ini juga diharapkan dapat menjadi arena transaksi baru bagi masyarakat terhadap pemerintah untuk menegosiasikan kepentingan-kepentingannya, yang sulit terakomodir melalui mekanisme partisipasi lainnya yang selama ini telah terbukti tidak efektif.