Pengendalian Tanpa Eksekusi (1)

Mengulang-ulang penjelasan yang sama bisa diterjemahkan publik sekedar sebagai apologi,  sementara business process berjalan sebagaimana biasanya. Sejauh dipahami,  publik awam tak membutuhkan berbagai alasan teknis terkait SDM ataupun sistem yang belum normal. Yang diharapkan adalah percepatan atau paling minimal publik memperoleh gambaran bahwa pemerintah sedang bekerja menyelesaikan masalah, alih-alih melulu bicara masalah dan alasan penundaan. 

 

TAHUN 2014 LALU Pemerintah Provinsi NTB mengagendakan pengendalian dan penyerapan anggaran lebih efektif. Tapi paradoks menyertai karena SiLPA  tahun itu mencatat angka prestisius, penyerapan anggaran sangat rendah, dan ada beberapa proyek besar tidak rampung sampai batas tempo, termasuk dua gedung di komplek RSUP (baru). Seperti biasanya, pimpinan daerah mengekspresikan keprihatinannya atas kinerja birokrasi. Pejabat-pejabat penting lantas memberi penjelasan yang cenderung mengulang-ulang alasan  tahun lalu. Saat pengendalian anggaran dilaksanakan setengah hati maka kendali cuma berjalan setengah-setengah, dan tindakan-tindakan substansial tak segera dijalankan. Menimbang bahwa pasti sungguh patut disayangkan jikalau peristiwa serupa kembali terulang tahun ini, penting menekankan sejumlah faktor yang diduga ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan APBD dan penyerapan anggaran daerah.

Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 sampai dengan Triwulan III September 2014

(Kajian Serapan Anggaran)

Data updated:  Posisi 30 Sept 2014

Pengantar

Total Belanja APBD NTB TA. 2014 adalah senilai Rp. 2,897 Triliun (Rp. 2.897.422.574.129), terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1,199 Triliun (Rp. 1.199.217.315.289) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 1,698 Triliun (Rp. 1.698.205.258.840).

Sampai dengan Triwulan III, realisasi penyerapan anggaran  mencapai 54,94 % atau setara dengan Rp. 1,592 Trilyun. Sehingga masih tersisa anggaran yang harus direalisasikan selama 3 bulan sisa waktu (2,5 bulan effektif) senilai Rp. 1,305 Trilyun.

Sementara itu jumlah SKPD di lingkup Pemprov NTB Tahun 2014 ini adalah sebanyak 44 SKPD.

Analisis didasarkan pada data progress Kegiatan APBD NTB yang dilansir oleh Pemprov NTB (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id click TV Monitor TEPPA)

I.                    Progress Realisasi Keuangan dan Fisik s.d Triwulan III

Deviasi (selisih) atau kesenjangan  antara target dan realisasi tahun ini sangat besar. Secara umum, realisasi keuangan dan fisik  sampai dengan Triwulan III ini belum sesuai target yang direncanakan. Pada triwulan III, rencana keuangan 71% namun realisasi yang berhasil dicapai baru 54,94% (selisih: 16,06 %). Demikian pula untuk fisik, rencana 80% namun baru terealisasi 54,47% (selisih: 25,53%).

Progress ini jika ditinjau untuk trend sepanjang tahun berjalan, sebenarnya merupakan pengulangan dari dua triwulan sebelumnya. Bahkan semakin mendekati akhir tahun, kesenjangan antara target dan realisasi semakin besar.