Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 sampai dengan Triwulan III September 2014

(Kajian Serapan Anggaran)

Data updated:  Posisi 30 Sept 2014

Pengantar

Total Belanja APBD NTB TA. 2014 adalah senilai Rp. 2,897 Triliun (Rp. 2.897.422.574.129), terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1,199 Triliun (Rp. 1.199.217.315.289) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 1,698 Triliun (Rp. 1.698.205.258.840).

Sampai dengan Triwulan III, realisasi penyerapan anggaran  mencapai 54,94 % atau setara dengan Rp. 1,592 Trilyun. Sehingga masih tersisa anggaran yang harus direalisasikan selama 3 bulan sisa waktu (2,5 bulan effektif) senilai Rp. 1,305 Trilyun.

Sementara itu jumlah SKPD di lingkup Pemprov NTB Tahun 2014 ini adalah sebanyak 44 SKPD.

Analisis didasarkan pada data progress Kegiatan APBD NTB yang dilansir oleh Pemprov NTB (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id click TV Monitor TEPPA)

I.                    Progress Realisasi Keuangan dan Fisik s.d Triwulan III

Deviasi (selisih) atau kesenjangan  antara target dan realisasi tahun ini sangat besar. Secara umum, realisasi keuangan dan fisik  sampai dengan Triwulan III ini belum sesuai target yang direncanakan. Pada triwulan III, rencana keuangan 71% namun realisasi yang berhasil dicapai baru 54,94% (selisih: 16,06 %). Demikian pula untuk fisik, rencana 80% namun baru terealisasi 54,47% (selisih: 25,53%).

Progress ini jika ditinjau untuk trend sepanjang tahun berjalan, sebenarnya merupakan pengulangan dari dua triwulan sebelumnya. Bahkan semakin mendekati akhir tahun, kesenjangan antara target dan realisasi semakin besar.

Dibanding 2 triwulan berikutnya, pada Triwulan III ini deviasi  pencapaian realisasi terhadap target yang direncanakan adalah yang paling besar. Selain itu, ada trend selisih yang semakin membesar antara target dan realisasi mulai dari triwulan I sampai triwulan III, yang menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menutup kesenjangan antara target dan realisasi, bahkan menuju ke akhir tahun, kesenjangannya justru semakin membesar. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengendalian penyerapan anggaran dan akselerasi pencapaian progress belum efektif.

TABEL. Realisasi Keuangan Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Realisasi keu 2014	14.31	32.27	54.94
Target Keu 2014	20.00	43.00	71.00
Deviasi (-)	-5.69	-10.73	-16.06

Sumber: diolah dari Form A,  TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

TABEL. Realisasi Fisik Kegiatan APBD NTB TA 2014 s.d Triwulan III
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Realisasi Fisik 2014	15.41	35.79	54.47
Target Fisik 2014	22.00	50.00	80.00
Deviasi (-)	-6.59	-14.21	-25.53

Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

Sementara itu, dibandingkan dengan  tahun lalu (2013), kinerja realisasi keuangan dan fisik tahun 2014 ini lebih rendah, artinya kemampuan pemerintah melakukan penyerapan anggaran pada 3 triwulan pertama ini lebih buruk dibanding dengan tahun sebelumnya.  Sebagai contoh, pada Triwulan III tahun 2014 ini realisasi keuangan hanya mencapai 54,67% jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (2013) yang mampu mencapai realisasi keuangan sebesar 64%. Sementara realisasi fisik pada tahun 2014 mencapai 54,36% juga jauh lebih rendah dibanding tahun 2013 dengan realisasi fisik 67%.

TABEL. Perbandingan Realisasi Keuangan Kegiatan APBD NTB 2014 dan 2013
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Realisasi Keu 2014	14.31	32.27	54.94
Realisasi Keu 2013	18	41	64
Deviasi (-)	-3.69	-8.73	-9.06

Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

TABEL. Perbandingan Realisasi Fisik Kegiatan APBD NTB 2014 dan  2013
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Realisasi Fisik 2014	15.44	35.79	54.47
Realisasi Fisik 2013	21	42	67
Deviasi (-)	-5.56	-6.21	-12.53

Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

Realisasi Belanja Langsung jauh lebih rendah dibandingkan dengan  Realisasi Belanja Tidak Langsung. Artinya, Laju pengeluaran “Biaya Tukang” lebih cepat dari kinerja “Tukang”nya.  Pada Triwulan III 2014 ini, realisasi keuangan dan fisik Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 65,2 %, sementara realisasi Belanja Langsung hanya 40,42% (selisih: 24,78%). Sebagaimana diketahui, Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang penerima manfaat langsungnya adalah birokrasi pemerintah, sementara Belanja Langsung adalah belanja berorientasi masyarakat yang manfaatnya langsung dinikmati oleh masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa laju belanja anggaran operasional kerja pemerintah jauh lebih cepat dibanding kinerjanya dalam membelanjakan anggaran yang penerima manfaatnya adalah publik. Dalam bahasa sederhana, laju pengeluaran anggaran untuk “biaya tukangnya” jauh lebih maju dibanding realisasi pembangunannya. Pengeluaran rakyat untuk “Biaya tukang” sudah sampai 65,2 %, tapi kinerja tukang dalam merealisasikan pembangunan baru 40,42 %, selisihnya sampai 24,78 %.    

TABEL. Realisasi Keuangan Belanja Langsung dibandingkan Belanja Tidak Langsung TA 2014 s.d Triwulan III
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Realisasi Keu BL 2014	n.a	n.a	40.42
Realisasi Keu BTL 2014	n.a	n.a	65.2
Deviasi (-)			-24.78

Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

TABEL. Realisasi Fisik  Belanja Langsung dibandingkan Belanja Tidak Langsung TA 2014 s.d Triwulan III
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Realisasi Fisik BL 2014	n.a	n.a	40.42
Realisasi Fisik BTL 2014	n.a	n.a	65.2
Deviasi (-)			-24.78

Sumber: diolah dari Form A, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

II.                  Progress Keuangan dan Fisik SKPD Per Kelompok Capaian Progress

Hanya 5 SKPD yang Progress Keuangannya Mendekati Target. Ditinjau dari segi progress realisasi keuangan,  dari 44 SKPD Pemprov NTB, hanya 5 SKPD yang masuk pada Zona BIRU. Sementara sisanya, 39 SKPD masih belum memenuhi target yang direncanakan, terdiri dari 19 SKPD pada Zona KUNING, dan 20 SKPD berada pada Zona MERAH.

Dari 5 SKPD yang berada pada Zona Biru, jika mengacu pada target yang ditetapkan sebesar 71%,  tidak satupun SKPD mampu melampaui target yang telah ditetapkan. SKPD yang realisasi keuangannya mendekati angka target itu adalah Korpri (realisasi: 68,3%), itu pun masih ada selisih 2,7%. Sementara itu ada 7 SKPD realisasi keuangannya masih dibawah 50%.

TABEL. Progress Realisasi Keuangan SKPD per Kelompok Capaian Progress (Zona). Posisi 30 September 2014
Range Progress (%)	SKPD	Realisasi Keu (%)	SKPD	Realisasi Keu (%)	Jumlah
>65	Korpri	68.03	Biro Pembangunan	65.77	5 SKPD
	Diskop UMKM	66.02	Satpol PP	65.06
	BPBD	65.89
55-65	Bakesbangpol	64.94	BP3AKB	61.41	19 SKPD
	KPID	64.73	BPMPD	60.6
	Biro Kesda	64.72	Setwan	60.09
	Disos Dukcapil	64.07	BLHP	59.24
	Biro Keu +SKPKD	63.46	Dishut	57.4
	Dispenda	63.14	Dishubkominfo	57.35
	Biro Hukum	62.98	Disnakertrans	57.31
	Distamben	62.78	BKP	57.13
	BKPMPT	62.05	Bappeda	55.34
	Inspektorat	61.78
<55	Biro Umum	54.39	Dikes	48.64	20 SKPD
	Bakorluh	54.14	Diperindag	47.58
	Biro Ekonomi	54	Disbun	46.73
	Biro Pemerintahan	53.99	Biro Organisasi	46.45
	Baperpus Arsip	53.91	Disnak Keswan	45.16
	Diperta TPH	51.28	Disbudpar	43.8
	Dikpora	51.16	Dinas PU	43.21

Sumber: Form B, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

13 SKPD Progress Fisiknya Buruk. 8 SKPD diantaranya Progress Fisiknya sangat jauh dibawah target. Ditinjau dari segi progress realisasi fisik, dari 44 SKPD Pemprov NTB, hanya 9 SKPD yang masuk Zona BIRU atau aman. Sebagian besar masih berada pada Zona KUNING sebanyak 22 SKPD, dan  Zona MERAH 13 SKPD.

Untuk kelompok SKPD yang berada dalam Zona MERAH situasinya lebih diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar (8 SKPD) tersebut, ternyata realisasi fisiknya masih dibawah 50%, atau kinerjanya berselisih hingga 5% dari target  tertinggi yang ditetapkan untuk Triwulan III sebesar 55%.

TABEL. Progress Realisasi Keuangan SKPD per Kelompok Capaian Progress (Zona). Posisi 30 September 2014
Range Progress (%)	SKPD	Realisasi Keu (%)	SKPD	Realisasi Keu (%)	Jumlah
>65	BPBD	68.75	Diperta TPH	65.55	9 SKPD
	Korpri	68.03	Satpol PP	65.06
	Biro Pembangunan	67.93	Disbun	65.05
	Distamben	67.05	Biro Keu + SKPKD	65.05
	Diskop UMKM	66.02
55-65	Bakesbangpol	64.94	Biro Pemerintahan	60.98	22 SKPD
	KPID	64.73	BPMPD	60.6
	Biro Kesra	64.72	BLHP	59.24
	Disos Dukcapil	64.07	Diperindag	58.89
	Setwan	63.28	Disnak Keswan	58.4
	Dispenda	63.14	Dishut	57.4
	Biro Hukum	62.98	Dishubkominfo	57.35
	BKPMPT	62.05	Disnakertrans	57.31
	Inspektorat	61.78	Biro Umum	55.69
	BKP	61.7	Bappeda	55.34
	BP3AKB	61.41	Baperpus Arsip	55.29
<55	Bakorluh	54.14	Biro Organisasi	46.85	13 SKPD
	Biro Ekonomi	54	Dinas PU	45.61
	Dikpora	51.16	Disbudpar	43.8
	BKD Diklat	50.8	RSUP	42.75
	Ktr. Penghubung	50.58	RSJP	40.99
	Dislutkan	48.81	Biro Kesra	40.5
	Dikes	48.64

Sumber: Form B1, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

III.                Progress Aktivitas Lelang SKPD

Dari Total Belanja APBD 2014 senilai Rp. 2,897 Triliun (Rp. 2.897.422.574.129), tahun ini Pemprov telah menetapkan  sebanyak 304 paket untuk dilelang melalui ULP, dengan nilai sebesar Rp. 582,883 Milyar. Ratusan paket lelang tersebut tersebar pada 31 SKPD. Dilihat dari nilainya, ada 2 SKPD dengan nilai terbesar yang akumulasinya mencapai hingga 75% dari total nilai tender, yakni Dinas PU (Rp. 271, 491 Milyar) dan RSU Provinsi NTB (Rp. 170,600 Milyar).

Sementara itu, dari total nilai paket lelang sebesar Rp. 582,883 Milyar tercatat adanya 19 paket strategis dengan nilai  Rp. 267,487 Milyar (45,71% dari total nilai lelang), yang tersebar di 4 SKPD, meliputi Dinas PU, RSU Provinsi NTB, RSJ, dan Biro Umum. Untunglah, sampai akhir September ini 19 Paket strategis tersebut sudah selesai lelang, meski tak ada informasi yang memadai mengenai sejauhmana impelementasi pelaksanaan proyeknya.

Di Dinas PU, Paket Strategisnya terdiri dari 5 paket berupa pembangunan perumahan layak huni yang tersebar di seluruh kabupaten/kota,  pengadaan konstruksi Jalan PRIM NTB sebanyak 6 paket, dan Pengadaan Konstruksi Islamic Center 1 paket. Di RSU Provinsi NTB ada 6 paket strategis berupa pembangunan lanjutan Gedung RSU Provinsi NTB. Sementara di RSJ Prov NTB cuma ada 1 paket strategis yakni Renovasi dan Perluasan Bangunan RSJ.

Memasuki Oktober (waktu tinggal 2,5 Bulan Efektif), masih ada 41 paket yang BELUM SELESAI LELANG sehingga perlu akselerasi. Mengenai kinerja pelelangan, dari total 304 paket lelang tersebut, sampai Triwulan III (per 30 September), jumlah paket yang belum selesai lelang relatif cukup besar mencapai 13,49% atau sebanyak 41 paket, yang tersebar di 19 SKPD. 41 paket yang belum selesai lelang ini nilai totalnya adalah sebesar Rp. 59,533 Milyar atau sekitar 10 persen lebih dari nilai keseluruhan lelang tahun ini. Paket yang belum selesai lelang ini berdasar tahapannya, terdiri dari paket yang Belum mengajukan Lelang (Rp. 4,855 Milyar), sedang dalam tahap Verifikasi Dokumen Lelang (Rp. 14,486 Milyar), dan paket yang Sedang (di) Lelang (Rp. 40,192 Milyar).  

Karena yang sedang dalam proses lelang  ada 21 paket, masih tersisa 20 paket yang belum mulai lelang (16 paket belum mengajukan lelang  dan 4 paket masih verifikasi dokumen).

Besarnya jumlah paket yang belum juga selesai lelang hingga Awal Oktober ini sebanyak 41 Paket harus mendapatkan perhatian lebih dari para Kepala SKPD bersangkutan dan Atasan Langsungnya, untuk segera diidentifikasi masalahnya dan segera dicarikan solusi agar segera bisa diakselerasi.

Dari 20 Paket yang Belum mulai Lelang, ada 3 SKPD yang perlu Perhatian Khusus (Disbudpar, Dinas Pertanian TPH, dan Baperpus Arsip). 20 paket yang belum mulai lelang ini tersebar di 10 SKPD. Sementara Jumlah paket terbesar yang belum dilelang ada di Disbudpar sebanyak 6 paket (nilai Rp. 1,265 Milyar) sehingga perlu perhatian lebih. Namun demikian, Meski jumlah paket terbesar yang belum lelang ada di Disbudpar, dari segi nilai, 2 SKPD juga patut mendapat perhatian khusus mengingat nilainya yang lumayan besar, yakni Dinas Pertanian TPH (1 paket/Rp. 11,471 Milyar/tahap verifikasi dokumen) dan Baperpus dan Arsip (2 paket/Rp. 2,738 Milyar/tahap verifikasi dokumen).

TABEL. Paket Proyek yang Belum Selesai Lelang  (Posisi 30 September 2014)
		Blm Mengajukan Lelang		Verifikasi Dokumen		Sedang Lelang
No	SKPD	Jml Pkt	Rp. Juta	Jml Pkt	Rp. Juta	Jml Pkt	Rp. Juta
1	Disbudpar	6	1.265
2	Dinas Perkebunan	2	979
3	Dinas Kesehatan	2	747
4	Dikpora	2	660
5	Sekretariat DPRD	2	454
6	Disnak dan Keswan	1	450
7	Badan Ketahanan Pangan	1	300
8	Baperpus dan Arsip			1	11.471
9	Dinas Pertanian dan TPH			2	2.738
10	Biro Umum			1	277
11	Dinas PU					8	25.768
12	RSU					3	8.101
13	Disperindag					3	3.045
14	Disnak dan Keswan					2	1170
15	Dispenda					1	820
16	BKD Diklat					1	480
17	Diskop dan UMKM					1	358
18	Biro Organisasi					1	275
19	Bakesbang Poldagri					1	175
	Jumlah	16	4.855	4	14.486	21	40.192

Sumber: diolah dari Form C, TV Monitor TEPPA NTB, update data per 30 September 2014

Perlu perhatian khusus untuk 14 Paket yang SEDANG LELANG di 3 SKPD (Dinas PU, RSU, Disperindag). Demikian pula, perhatian khusus harus diberikan untuk paket-paket yang sementara ini SEDANG dilaksanakan LELANG, khususnya di 3 SKPD, yakni Dinas PU (8 paket/Rp. 25,768 Milyar), RSU (3 paket/Rp. 8,101 Milyar), dan Disperindag (3 paket/Rp. 3,045 Milyar). Perhatian khusus yang diberikan lebih pada bagaimana agar lelang segera tuntas dan perlunya pengendalian dalam implementasinya untuk memastikan sejumlah proyek tersebut berjalan lancar.

***