Naskah Pembicaraan, disampaikan dalam acara Launching Gerakan Reformasi Birokrasi, serangkaian Pekan Reformasi Birokrasi Kota Mataram, 30 Januari 2015.
Hadirin peserta
Pekan Reformasi Birokrasi yang berbahagia,
Untuk memulai pembicaraan, izinkan saya mengungkapkan
hal ini. Mungkin Anda juga sudah menyadarinya. Apa yang disebut dengan Reformasi
Birokrasi (RB) ini cukup berat untuk dipahami, cukup rumit untuk diurai. Kata
buku panduannya, reformasi birokrasi ini ada 10 area, mulai dari aturan main,
organisasi dan tatalaksana, sistem dan mekanisme, SDM, anggaran dlsb; merubah
struktur dan mindset atau kultur birokrasi. Setelah itu, agar langkah RB ini
jelas, maka disusunlah Road-map, peta jalan RB.
Karena itu, mungkin hal pertama yang paling penting
untuk dilakukan adalah Menyederhanakan pemahaman
tentang RB itu sendiri.
Bagaimana sebenarnya mereka yang sehari-hari bergelut
di birokrasi mempersepsi RB ini.
Mungkinkah ia menjadi jawaban terhadap harapan-harapannya baik sebagai bagian dari pencari nafkah keluarga,
kebutuhan akan kerja dan lingkungan kerja yang nyaman, peningkatan jenjang
kepangkatan dan jabatan. Bahkan pada akhirnya keberlanjutannya setelah purna
tugas atau pensiun.
Bagaimana Honorer
dan tenaga harian lepas/kontrak mempersepsinya? Ini kelompok yang selama
ini bisa dibilang serba salah. Hampir sebagian besar pekerjaan merekalah yang
mengerjakan namun dengan imbalan kerja yang minim. Kira—kira mungkinkah beban kerja mereka
menjadi lebih proporsional dengan imbalan yang sepadan?
Bagi
kebanyakan jajaran birokrasi: saya
dengar ada yang bisik-bisik: nah itu bisa disingkat dalam satu kata; Remunerasi.
Benarkah itu? (hehe…ya, saya hanya bercanda saja). Yang serius, ada kekuatiran
mengenai potensi beban pekerjaan yang semakin berat. Dalam bahasa lain kerja
sekarang harus lebih terukur. Segi positifnya, ada sebagian yang punya bayangan bahwa beban kerja menjadi
lebih merata sesuai dengan kepangkatan dan golongan; bahwa jika seorang
berprestasi dan melakukan inovasi, maka itu akan tercatat dan berkonsekwensi
adanya insentif positif atau rewards.
Lantas bagaimana pimpinan memposisikan reformasi
birokrasi ini? Bagaimana legislative menilai agenda ini akan cukup bermanfaat?
Singkatnya, ada pertanyaan besar mengenai bagaimana
agar RB ini tidak dipersepsi sebagai
beban, namun ia menjadi kabar baik, good
news, bagi semua jajaran di tubuh birokrasi. Selanjutnya, dua Pe-eR kita yang
lain adalah bagaimana memastikan RB ini
menjangkau semua komponen birokrasi tanpa kecuali. Dan bagaimana agar dalam menjalankan agenda RB ini kita bisa menemukan titik-titik strategis. Titik strategis yang bisa jadi
pengungkit. Yang apabila kita tangani ia akan memberikan dampak yang luas bagi
perubahan di tubuh birokrasi. Itu yang mungkin penting untuk Birokrasi.
Nah, yang jauh lebih sulit adalah soal bagaimana seharusnya
public, warga, mempersepsi diri mereka terhadap lingkungan pembicaraan soal
reformasi birokrasi ini. Perenungannya kira2 begini.
Hadirin yang mulia,
Sebagaimana kita semua mahfum. Pada prinsipnya,
pemerintah ada untuk menjawab masalah-masalah structural dan cultural yang
dihadapi oleh warga. Untuk memberikan kesejahteraan. Pemerintah mengembangkan regulasi agar ada ketetapan dan
pengaturan mengenai bagaimana urusan public dengan kepentingan yang berbeda sebaiknya
dikelola. Pemerintah juga memiliki tugas menjamin keamanan kehidupan
masyarakat.
Namun dewasa ini, berbagai pemerintahan memiliki
perbedaan pandangan mengenai bagaimana
sebaiknya hal tersebut dikerjakan.
Ada sebagian pemimpin. Ada banyak pengurus daerah.
Ada sangat banyak manager pemerintahan berpandangan bahwa untuk melaksanakan
tugas atas amanah yang telah mereka terima, mereka harus mengurus semua
hal. Mereka harus mengurus semua hal
untuk memastikan kesejahteraan warga. Mereka harus menguasai semua informasi,
menguasai semua sumberdaya, mengelola sendiri semua asset, mengelola semua
proses dan forum pengambilan keputusan untuk memastikan kesejahteraan warga,
menjawab masalah kemiskinan dan kelaparan, menjawab masalah pengangguran dan
kesehatan yang buruk. Di sisi lain warga
juga menyaksikan banyak pekerjaan public tak selesai. Banyak masalah tak
kunjung beres. Korupsi, pungli dan
sejenisnya terus berlangsung. Pelayanan public belum memenuhi ekspetasi
masyarakat. Ada persepsi yang menguat bahwa pemerintah seperti kelebihan beban,
dan masalah tak kunjung berhenti.
Kita bersama juga menyaksikan kecenderungan yang
bersifat global dari berbagai belahan dunia. Sepanjang 15 tahun terakhir, kita
menyaksikan gelombang yang semakin
meluas bahwa public berminat untuk lebih banyak mengetahui hal ikhwal mengenai
urusan yang menyangkut kepentingan mereka. Warga ingin mendapat ruang untuk
lebih dalam terlibat. Untuk berpartisipasi dalam membicarakan hal-hal yang
menyangkut hajat hidup mereka.
Para Reformers yang Berbahagia
Sesungguhnya, dewasa ini kita sedang berada dalam
dunia yang sebenarnya telah jauh berbeda. Kita telah meninggalkan era industry
dan sedang berada pada era informasi dimana kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi telah
menjadi factor yang paling menentukan dalam mencapai tujuan. Jangan sekali-kali
dilupakan, hanya pada era industry penguasaan terhadap asset berarti segalanya.
Pada era informasi ini, urusan bisa diselesaikan cukup bermodal adanya INFORMASI yang memadai dan dijalankan
bersama oleh para pihak dengan KONTRAK atau Perjanjian.
Karena itu, ketika reformasi birokrasi ini akan
berjalan, sangat diperlukan kesediaan untuk menempatkannya dalam konteks zaman
yang telah berubah ini. Tidak semua urusan harus diurus oleh Negara. Tidak
semua sumber daya dan asset harus dikelola
oleh pemerintah. Kewajiban pemerintah
adalah memastikan semua jenis pelayanan yang bersifat dasar bisa dipenuhi. Memastikan
agar yang kuat tidak memakan yang lemah. Diluar itu adalah apa yang disebut
sebagai kebebasan. Apa itu kebebasan?
Sebuah kemungkinan untuk membuat pilihan dari berbagai alternative tersedia.
Karena itu, membuat informasi menjadi lebih terbuka berarti memungkinkan pihak
lain ikut melihat peluang dan menilai masalah. Ia memastikan adanya pembagian
peran, sekaligus memastikan beban bisa dibagi.
Kita tahu bersama bahwa ada 2 tujuan utama kenapa
agenda RB ini dilaksanakan. Pertama mengurangi korupsi, dan kedua pelayanan
public yang lebih berkualitas.
Berdasar persepsi warga, apa prasyarat utama RB ini akan berlangsung? Prasyaratnya ialah sebuah pemerintahan yang lebih terbuka
yang memastikan warga hadir. Pemerintahan
Terbuka. Open Government!
Untuk itu, ada 3 poin utama yang layak menjadi
pertimbangan pemerintah:
PERTAMA,
sebagai dimensi terpenting adalah pentingnya keterbukaan informasi untuk
public, untuk warga, karena hanya dengan cara itu kita dapat memastikan bahwa
warga, rakyat kita, dapat berekspresi, dapat berpartisipasi dalam setiap
tahapan dan proses pembangunan. Bagi birokrasi, memastikan Informasi menjadi tersedia secara akurat dan tepat
waktu selain untuk memastikan adanya ketepatan dalam pengambilan keputusan,
juga mempercepat pengambilan keputusan.
YANG KEDUA,
semua pihak harus mulai memikirkan
dengan lebih serius bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi luas dalam
seluruh tahapan pembangunan. Berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan
penyusunan kebijakan. Berpartisipasi dalam mengelola sumberdaya, dalam
mengelola asset public. Berpartisipasi dalam menyusun standar pelayanan yang
sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka. Berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap proses pembangunan. Memastikan Warga memiliki saluran yang
aman untuk menyampaikan complain. yang
ditindaklanjuti dengan resolusi memadai oleh petugas yang berwenang.
YANG KETIGA
dan tak kalah penting, Pemerintah
harus berupaya keras untuk lebih memperbaiki akuntabilitas mengenai apa yang
sudah dikerjakannya dalam menjalankan mandate public, mandate warga. Memberikan
informasi yang lebih mudah dipahami oleh
warga, melaporkan secara terbuka mengenai apa yang telah dikerjakan pemerintah.
Kami meyakini, RB
haruslah bermakna bagi semua pihak. Ketika ia dipandang bermakna, maka kita sedang membangun jembatan, memastikan semua
pihak akan berikhtiar keras untuk mendorong dan menjalankannya. Dan kita dapat
berharap bahwa upaya ini akan terus
berkelanjutan. Kami kira, kita telah memiliki modal awal yang bagus untuk
memulainya. Kebersamaan pemerintah dan masyarakat untuk mendorong pembenahan
beberapa bagian pelayanan public selama ini bisa terus kita rawat dan perluas
untuk menuju keadaan yang lebih baik.
Terakhir, izinkan kami sebagai warga mengajak semua
kalangan mulai dari pimpinan dan semua jajaran pemerintahan. Kiranya, motto birokrasi kita sekarang ini,
begini: Melayani, Melayani, Melayani.
Merdeka!
Ervyn Kaffah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar