Mengulang-ulang
penjelasan yang sama bisa diterjemahkan publik sekedar sebagai apologi, sementara business
process berjalan sebagaimana biasanya. Sejauh dipahami, publik awam tak membutuhkan berbagai alasan
teknis terkait SDM ataupun sistem yang belum normal. Yang diharapkan adalah
percepatan atau paling minimal publik memperoleh gambaran bahwa pemerintah
sedang bekerja menyelesaikan masalah, alih-alih
melulu bicara masalah dan alasan penundaan.
TAHUN 2014 LALU Pemerintah Provinsi NTB mengagendakan
pengendalian dan penyerapan anggaran lebih efektif. Tapi paradoks menyertai
karena SiLPA tahun itu mencatat angka
prestisius, penyerapan anggaran sangat rendah, dan ada beberapa proyek besar
tidak rampung sampai batas tempo, termasuk dua gedung di komplek RSUP (baru). Seperti
biasanya, pimpinan daerah mengekspresikan keprihatinannya atas kinerja
birokrasi. Pejabat-pejabat penting lantas memberi penjelasan yang cenderung
mengulang-ulang alasan tahun lalu. Saat
pengendalian anggaran dilaksanakan setengah hati maka kendali cuma berjalan
setengah-setengah, dan tindakan-tindakan substansial tak segera dijalankan. Menimbang
bahwa pasti sungguh patut disayangkan jikalau peristiwa serupa kembali terulang
tahun ini, penting menekankan sejumlah faktor yang diduga ikut berpengaruh terhadap
pelaksanaan kegiatan APBD dan penyerapan anggaran daerah.
