Laporan Pemantauan Progress Kegiatan APBD NTB TA 2014 sampai dengan Triwulan III September 2014

(Kajian Serapan Anggaran)

Data updated:  Posisi 30 Sept 2014

Pengantar

Total Belanja APBD NTB TA. 2014 adalah senilai Rp. 2,897 Triliun (Rp. 2.897.422.574.129), terdiri dari Belanja Langsung Rp. 1,199 Triliun (Rp. 1.199.217.315.289) dan Belanja Tidak Langsung Rp. 1,698 Triliun (Rp. 1.698.205.258.840).

Sampai dengan Triwulan III, realisasi penyerapan anggaran  mencapai 54,94 % atau setara dengan Rp. 1,592 Trilyun. Sehingga masih tersisa anggaran yang harus direalisasikan selama 3 bulan sisa waktu (2,5 bulan effektif) senilai Rp. 1,305 Trilyun.

Sementara itu jumlah SKPD di lingkup Pemprov NTB Tahun 2014 ini adalah sebanyak 44 SKPD.

Analisis didasarkan pada data progress Kegiatan APBD NTB yang dilansir oleh Pemprov NTB (tersedia dalam www.biroap.ntbprov.go.id click TV Monitor TEPPA)

I.                    Progress Realisasi Keuangan dan Fisik s.d Triwulan III

Deviasi (selisih) atau kesenjangan  antara target dan realisasi tahun ini sangat besar. Secara umum, realisasi keuangan dan fisik  sampai dengan Triwulan III ini belum sesuai target yang direncanakan. Pada triwulan III, rencana keuangan 71% namun realisasi yang berhasil dicapai baru 54,94% (selisih: 16,06 %). Demikian pula untuk fisik, rencana 80% namun baru terealisasi 54,47% (selisih: 25,53%).

Progress ini jika ditinjau untuk trend sepanjang tahun berjalan, sebenarnya merupakan pengulangan dari dua triwulan sebelumnya. Bahkan semakin mendekati akhir tahun, kesenjangan antara target dan realisasi semakin besar.

POTRET DPRD NTB PERIODE 2014-2019 (Ringkasan)

Ervyn Kaffah (01 September 2014)

SUMMARY:

21 orang Anggota DPRD NTB  Lama terpilih kembali

17 orang Politisi Naik Karir dari DPRD kab/Kota

39 orang Sudah berpengalaman menjadi Anggota DPRD Kab/Kota/Prov/DPR

Komposisi Anggota DPRD Lama relatif lebih banyak daripada yang Baru 39:26 orang (60% : 40 %)

Tingkat Pendidikan mayoritas S1 dan S2 (90%), SMA/Diploma (10%).

Anggota DPRD NTB didominasi oleh laki-laki (90,77%)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pandangan dan Harapan bagi Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi

Naskah Pembicaraan, disampaikan  dalam acara Launching Gerakan Reformasi Birokrasi,   serangkaian Pekan Reformasi Birokrasi Kota Mataram, 30 Januari 2015. 

Hadirin peserta Pekan Reformasi Birokrasi yang berbahagia,

Untuk memulai pembicaraan, izinkan saya mengungkapkan hal ini. Mungkin Anda juga sudah menyadarinya. Apa yang disebut dengan Reformasi Birokrasi (RB) ini cukup berat untuk dipahami, cukup rumit untuk diurai. Kata buku panduannya, reformasi birokrasi ini  ada 10 area, mulai dari aturan main, organisasi dan tatalaksana, sistem dan mekanisme, SDM, anggaran dlsb; merubah struktur dan mindset atau kultur birokrasi. Setelah itu, agar langkah RB ini jelas, maka disusunlah Road-map, peta jalan RB.

Karena itu, mungkin hal pertama yang paling penting untuk dilakukan adalah Menyederhanakan pemahaman tentang  RB itu sendiri.

5 KESALAHAN LOGIKA (SESAT PIKIR)

Beberapa  jenis kesalahan logika (sesat pikir) menurut Aristoteles yang kerap dipakai dalam berargumen sejak zaman Yunani Kuno:

1. Appeal to Emotion
Memanipulasi respons emosional untuk menggantikan atau menutupi argumen lain yang valid dan masuk akal.

KORUPSI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DI LOMBOK

Studi Kasus Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Kute Putri Nyale atau Kawasan Mandalika, Lombok Tengah.

Pengantar

Naskah berikut ini mencoba menguraikan gambaran korupsi di Nusa Tenggara Barat pada Era Orde Baru, khususnya di Pulau Lombok. Di dalamnya mengkaji postur korupsi yang terjadi dalam pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Kute Putri Nyale   (juga dikenal sebagai Kawasan Mandalika), yang saat itu berada dibawah pengelolaan perusahaan managemen PT. LTDC. Pendek cerita, pola pengelolaan pariwisata saat itu menyebabkan lahan strategis kawasan wisata ini menjadi agunan bank oleh pengusaha PT. Rajawali  guna memperoleh kredit sindikasi perbankan. Saat kredit pengusaha macet, masuk dalam pengawasan BPPN, lahan kemudian dikonversi dengan hutang pengusaha. Apa boleh buat, dana bank telah terkuras, sementara pengembangan kepariwisataan terbengkalai.  Lahan kemudian berada dalam penguasaan pemerintah pusat.

Belakangan ini, Presiden  Joko Widodo  menyatakan tertarik mengembangkan kawasan wisata Mandalika. Bahkan akan dikucurkan dana sebesar Rp. 1,8 Trilyun untuk modal awal pengembangan kawasan ini (Posisi Mei 2015).  Sebelumnya, pengelolaan kawasan ini telah diserahkan kepada PT. BTDC (Bali Tourism Development Corporation). BTDC sendiri, konon situasinya sedang megap-megap, karena memiliki kewajiban hutang sekitar Rp. 1,5 Trilyun.

Naskah ini merupakan bagian dari naskah lebih lengkap yang saya susun sebelumnya, berjudul ”POLITIK KORUPSI DI NUSA TENGGARA BARAT”,  mengupas mengenai postur korupsi di NTB sejak Era Orde Baru, Era Reformasi sampai masa-masa awal ketika Era Otonomi Daerah mulai berjalan. Naskah lengkap  dapat dibaca dalam buku: FIQH KORUPSI; Amanah vs Kekuasaan. Ervyn Kaffah & Moh. Asyiq Amrulloh (Eds.), SOMASI NTB, 2013.

Kondisi Jalan dan Orientasi Kebijakan Infrastruktur Jalan di Nusa Tenggara Barat (2)

Kinerja Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan  Gubernur TGH Zainul Majdi hari ini mewarisi kondisi jalan yang buruk. Kondisi jalan di NTB ini memang bisa disebut warisan yang tak kunjung mendapatkan penanganan memadai.

Jika direview kembali hingga ke era-era sebelumnya,  pada awal pemerintahannya Gubernur Harun Alrasyid (1999-2003) mendapatkan warisan kondisi jalan provinsi dengan tingkat kemantapan relative bagus sebesar 87 persen. Ia bercita-cita untuk meningkatkan kondisi jalan di NTB dengan angka prestisius hingga 94 persen. Namun masalah nampaknya cukup banyak menghadang, pada akhir pemerintahan Harun fakta menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan malah turun ke titik 74 persen.  Wajar jika pada era pemerintahan Gubernur Lalu Serinata (2003-2008), peningkatan kualitas jalan ini pun menjadi salah satu agenda penting pemerintah daerah. Namun, apa mau dikata kondisi kemantapan jalan secara umum malah semakin menurun.  Pada akhir pemerintahan Serinata, tercatat kondisi kemantapan jalan di NTB hanya 44,25 persen. Kondisi inilah yang diwarisi pemerintahan Gubernur Majdi  sejak menjabat pada pertengahan 2008 silam. Review diatas memperlihatkan bahwa kerja menangani kondisi jalan NTB bukanlah pekerjaan mudah.

Ekonomi-Politik Pemerintahan Gubernur Majdi

Sejauhmana efektivitas pemerintahan Gubernur Majdi akan sangat ditentukan oleh berbagai factor. Dengan mengkapitalisasi faktor pendukung  dan sebaliknya meminimalisir faktor pelemah, Gubernur dapat lebih optimis menjalankan misi pemerintahannya. Beberapa factor yang akan dikemukakan pernah menjadi tema diskusi saat kunjungan silaturrahmi calon gubernur KH. M. Zainul Majdi ke Sekretariat SOMASI NTB menjelang perhelatan Pilgub NTB, dua tahun silam.