Cacing di Septic-tank Rezim

Aku hidup di bawah tiga rezim yang berbeda.

Rezim Lama, diasuh pejabat senior pendiri awal negara ini. Penghuni negara ini masih sedikit. Warga kami harus berebutan makanan.

Rezim Baru, dipimpin orang luar yang tiba-tiba datang dan suatu hari masuk mencoba WC. Bisnis berhasil. Makanan sudah tersedia di meja kolektif. Sungguh suatu kehidupan yang teratur, lucu juga, masak semua orang setiap hari be-ol nya sama?

Rezim terkini, lagi krisis global, berpengaruh juga ke kondisi kesejahteraan negara. Banyak yang kerja ke luar negeri, semakin jarang yang buang kotoran.

Selain makan kotoran rezim, kami juga belajar sesuatu.

Kemistisan awal harus dijaga. Karena waktu akan menyibakkan aurat maka tak perlu berpanjang hari. Toh, satu dasawarsa sudah cukup memutuskan urat malu.

Keteraturan itu banyak manfaatnya, baik untuk mengukuhkan otoritas  maupun untuk menjamin agenda yang dihajatkan bisa berjalan.

Anarkisme mungkin lebih pas untuk para penikmat estetis. Mereka yang lebih realistis, bahasa santun untuk pragmatis, sebaiknya memilih buat negara baru (dan WC baru tentunya). Bicara soal ketahanan, pertama kali  berdiskusilah dengan diri sendiri, baru kemudian berkomunikasi.

Dan mengenai keberlanjutan, seseorang memunculkan dilema: adakah hubungannya struktur dan pelayanan?

Tapi tuan, itu soal yang sangat penting bagi rezim dan tidak harus untuk kami. Tolonglah, jangan pernah melewatkan hari tanpa membuang kotoran.

Pejeruk, April 2011

APRESIASI

Tokoh Pilihan TEMPO 2011

SOMASI NTB: Melawan Korupsi dengan Bismillah
via: http://www.access-indo.or.id/pub/120102%20Melawan%20Korupsi%20dengan%20Bismillah.pdf

Kondisi Jalan dan Orientasi Kebijakan Infrastruktur Jalan di Nusa Tenggara Barat (1)

Salah satu factor terkait akses dan ketersediaan jalan adalah ketimpangan  yang cukup mencolok antara ketersediaan jalan di Pulau Lombok dengan Sumbawa. Jika di Pulau Lombok, setiap 1 kilometer persegi luas wilayahnya terdapat  0,66 kilometer ruas jalan, di Pulau Sumbawa untuk setiap 1 kilometer persegi hanya terdapat 0,28  kilometer ruas jalan. Meski demikian, mengingat jumlah penduduknya yang lebih sedikit, di Pulau Sumbawa  setiap 1000 jiwa terlayani oleh jalan sepanjang 3,66  kilometer, masih lebih baik dibanding di Pulau Lombok dimana setiap 1000 jiwa dilayani oleh 1,1 kilometer jalan. Ini berarti dari segi aksesibilitas, pelayanan di Lombok lebih baik, namun di Pulau Sumbawa aspek mobilitasnya lebih baik.

Kinerja Kejaksaan Daerah dalam Penanganan Korupsi

Integritas berarti melihat gambaran yang lebih besar, menemukan tujuan yang lebih besar

daripada diri Anda (Habitat for Humanity)

Komitmen terhadap keseluruhan (pemegang kepentingan) secara kolektif  (O.C. Tanner Company)

Tepat pada Hari Anti Korupsi Internasional, 9 Desember 2008 lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mempublikasikan telah menangani 16 kasus korupsi tahun itu, dan karenanya telah berhasil memenuhi standar kinerja yang ditetapkan  Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelesaikan lima kasus ke tahap penuntutan. Atas capaian tersebut, lembaga yang berkantor di Jalan Langko ini mendapat posisi dua terbaik se-Indonesia. Ironisnya, berbeda dengan keterangan Kejati NTB, SOMASI memberi nilai MERAH untuk kinerja Kejaksaan Tinggi NTB.[1]

Tulisan ini akan mengurai latar yang memunculkan dua penilaian yang berbeda terhadap kinerja kejaksaan tersebut, sekaligus membangun perspektif inovatif mengenai  indikator kinerja kejaksaan di tingkat daerah. Harapannya,  Kejati NTB dapat mengakomodir perspektif ini dalam kerjanya ke depan, termasuk dalam menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik.

Implementasi Kebebasan Pers di Lingkup Lokal dan Gagasan Strategi Mendorong Perbaikan

Pointer-pointer Pemikiran

Kecenderungan Terkini terkait Implementasi Kebebasan Pers di Lingkup Lokal

• Dari sisi pendekatan, jika dibandingkan antara  Market model (penawaran dan permintaan) vs Public-sphere model (tersedianya ruang publik). Market model lebih diminati oleh pengelola media.

Sintesa-sintesa untuk Gerakan Sosial Pemberantasan Korupsi

a workpaper

"Bila dikerangkakan untuk membangun sintesa yang akomodatif bagi keperluan  mengembangkan dan mengkonsolidasikan gerakan masyarakat sipil (gerakan sosial) antikorupsi, maka isu korupsi dalam aplikasinya dapat diturunkan dalam beberapa konteks tergantung pada tujuan yang ingin dicapai."

Mendekatkan Partisipasi dengan Warga Melalui Simpul Alternatif Partisipasi

Dari Berugaq sampai  Gerdu

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mereka  berpartisipasi dalam proses penyusunan  kebijakan publik, dan menjamin proses partisipasi yang lebih efektif bagi kepentingan masyarakat, maka perlu dikembangkan inovasi-inovasi baru  untuk meningkatkan kualitas partisipasi. 

Salah satu inovasi yang ingin dimajukan adalah bagaimana membangun partisipasi yang tidak berjarak dari kehidupan sosial masyarakat. Untuk melakukannya, perlu menemu-kenali locus-locus praktek sosial yang akrab dengan praktek kehidupan sosial  masyarakat yang dapat menjadi simpul/media alternatif untuk memperdalam kualitas partisipasi. Selain merupakan upaya untuk mendekatkan partisipasi dengan konteks sosial-budaya masyarakat, locus-locus praktek sosial ini juga diharapkan dapat menjadi arena transaksi baru bagi masyarakat terhadap pemerintah untuk menegosiasikan kepentingan-kepentingannya, yang sulit terakomodir melalui mekanisme partisipasi lainnya yang selama ini telah terbukti tidak efektif.